Website Desa: Adalah Bentuk Transparansi

Pemerintah Desa Gembor mengalokasikan dana sebesar Rp 3.000.000 untuk pembuatan website desa dalam Rencana Penggunaan Dana Desa 2025. Anggaran tambahan Rp 2.000.000 juga disiapkan untuk pembuatan infografis APBDes. Namun, pertanyaan yang muncul: Apakah website desa ini akan menjadi alat transparansi yang efektif, atau hanya formalitas administratif yang minim manfaat bagi warga?

Website Desa: Sebuah Kewajiban atau Kebutuhan?

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat mendorong digitalisasi administrasi desa, termasuk melalui pembuatan website resmi. Tujuannya jelas: meningkatkan transparansi, memberikan akses informasi yang lebih luas kepada warga, serta mempercepat pelayanan publik.

Namun, realitas di lapangan sering kali berbeda. Banyak website desa yang hanya dibuat sebagai formalitas, dengan konten yang minim, tidak diperbarui secara rutin, dan sulit diakses oleh masyarakat. Tak jarang, website desa hanya berisi sekadar profil desa tanpa informasi anggaran, program, atau layanan yang bisa dimanfaatkan warga.

Rp 3 Juta untuk Website, Apa yang Didapat Warga?

Anggaran yang dialokasikan untuk website Desa Gembor memang tidak besar, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana efektivitas penggunaannya. Dengan dana sebesar Rp 3 juta, website desa seharusnya bisa menyediakan:

• - Informasi anggaran desa yang diperbarui secara berkala.

• - Pengumuman program dan kebijakan desa.

• - Mekanisme pengaduan atau partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan desa.

• - Layanan administratif online seperti surat pengantar atau pengajuan dokumen.

Tanpa hal-hal tersebut, website desa hanya menjadi proyek formalitas yang tidak memberi dampak nyata bagi warga.

Infografis APBDes: Transparansi atau Hiasan?

Selain website, alokasi Rp 2 juta untuk pembuatan infografis APBDes juga menarik untuk dikritisi. Infografis yang informatif bisa menjadi alat yang efektif untuk memberikan pemahaman kepada warga mengenai penggunaan dana desa.

Namun, transparansi bukan hanya soal infografis yang menarik, tetapi juga bagaimana warga bisa mengakses dan memahami informasi tersebut. Jika infografis hanya dicetak dan dipajang di kantor desa tanpa strategi komunikasi yang jelas, maka manfaatnya menjadi terbatas.

Website Desa yang Ideal: Bukan Sekadar Formalitas

Agar website desa benar-benar bermanfaat, perlu ada strategi pengelolaan yang jelas. Beberapa langkah yang bisa diterapkan:

1. Konten Berkala: Pemerintah desa wajib memperbarui informasi setidaknya setiap bulan.

2. Akses Mudah: Website harus mudah diakses oleh warga, termasuk melalui perangkat mobile.

3. Interaktif: Menyediakan forum diskusi atau kanal pengaduan warga.

4. Publikasi Anggaran yang Transparan: Tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga menjelaskan realisasi penggunaan dana.

Tanpa langkah-langkah ini, website desa berisiko menjadi proyek sia-sia yang hanya menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat riil.

Digitalisasi desa adalah langkah maju dalam meningkatkan transparansi dan pelayanan publik, tetapi implementasinya harus serius. Desa Gembor perlu memastikan bahwa website dan infografis APBDes benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi proyek formalitas yang mati suri setelah dibuat.

Jika tidak, website desa hanya akan menjadi pajangan digital yang sepi pengunjung dan gagal memenuhi tujuan transparansi yang dijanjikan.