Jika Sah! Jadi APBDes Ini Rencana Alokasi DD 2025 Desa Gembor

Pemerintah Desa Gembor telah menyusun Rencana Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp1,2 miliar. Jika rencana ini disahkan menjadi APBDes, maka warga desa memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi jalannya anggaran agar benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Di Mana Saja Uang Kita Akan Digunakan?

Berikut beberapa program besar yang sudah direncanakan:

1. Proporsi Anggaran Earmark vs Non-Earmark

• Earmark (anggaran yang sudah ditetapkan penggunaannya) sebesar Rp 461.711.000.

• Non-Earmark (anggaran yang lebih fleksibel) mencapai Rp 741.533.000.

• Ini berarti 61,6% dari total anggaran dialokasikan ke non-earmark, yang memungkinkan desa memiliki lebih banyak kendali dalam penggunaannya.

2. Fokus Anggaran: Infrastruktur vs Pemberdayaan Masyarakat

Anggaran besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya:

• Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa: Rp 241.560.000.

• Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa (Gedung Serbaguna): Rp 198.708.000.

• Sementara itu, alokasi untuk pemberdayaan ekonomi seperti penguatan bumdes hanya Rp 241.000.000, padahal ini bisa menjadi investasi jangka panjang bagi desa.

3. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT)

• BLT dialokasikan sebesar Rp 72.000.000 untuk 20 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) selama 12 bulan.

• Perlu dicermati apakah jumlah ini cukup untuk membantu keluarga keluar dari kemiskinan ekstrem atau hanya bersifat sementara.

4. Transparansi dan Penggunaan Dana Teknologi Informasi

• Ada dana untuk pembuatan website desa sebesar Rp 3.000.000 dan pembuatan infografis APBDes Rp 2.000.000.

• Ini menarik karena bisa meningkatkan transparansi anggaran jika dikelola dengan baik.

5. Apakah Anggaran Sudah Berpihak pada Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim?

• Alokasi Ketahanan Pangan (20% dari total dana desa) sebesar Rp 241.000.000.

• Sementara itu, untuk penguatan desa terhadap perubahan iklim, hanya Rp 37.340.000 untuk pembangunan jembatan RT 29.

Apakah ini cukup untuk menghadapi ancaman perubahan iklim yang bisa berdampak langsung pada pertanian dan ketahanan pangan desa?

Dari analisis ini, beberapa pertanyaan yang bisa diajukan lebih lanjut:

1. Bagaimana mekanisme pemantauan penggunaan anggaran, terutama dalam proyek infrastruktur?

2. Seberapa efektif BLT dalam mengurangi kemiskinan ekstrem?

3. Apakah ada strategi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menghadapi perubahan iklim?